Kalau memang negara sedang berhemat, mengapa yang pertama kali dikorbankan justru pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar rakyat?
Pertanyaan itu semakin sering terdengar di tengah masyarakat. Hampir setiap kali publik mempertanyakan mengapa sekolah yang rusak belum diperbaiki, mengapa jalan dan jembatan yang rusak bertahun-tahun belum ditangani, mengapa kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan, jawaban yang paling sering disampaikan adalah efisiensi anggaran.
Efisiensi pada dasarnya bukanlah kebijakan yang salah. Justru setiap penyelenggara negara wajib memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan. Namun, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Di saat alasan efisiensi terus dikemukakan, masyarakat juga menyaksikan pemerintah tetap menjalankan berbagai program nasional dengan nilai anggaran yang besar. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis, serta berbagai program strategis lainnya tetap berjalan.
Tulisan ini tidak bermaksud menyatakan bahwa program-program tersebut tidak penting. Namun, patut dipertanyakan apakah penetapan skala prioritas anggaran telah benar-benar berpihak kepada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Kalimantan Barat : Kaya Sumber Daya, Tetapi Masih Bergulat dengan Persoalan Dasar
Pertanyaan tersebut terasa semakin relevan ketika melihat kondisi di Kalimantan Barat.
Provinsi yang kaya akan hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perdagangan lintas batas ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara merata.
Di sejumlah kabupaten dan kota, jalan rusak masih menjadi pemandangan yang biasa. Ketika musim hujan datang, akses masyarakat menuju sekolah, pasar, puskesmas, maupun pusat pemerintahan menjadi semakin sulit. Jembatan penghubung antardesa di beberapa wilayah memerlukan rehabilitasi atau pembangunan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
Pada sektor pendidikan, masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, sanitasi, maupun fasilitas pendukung lainnya. Di beberapa daerah, anak-anak masih harus menempuh perjalanan yang panjang dan penuh risiko untuk memperoleh hak atas pendidikan.
Pada sektor kesehatan, tantangan geografis Kalimantan Barat yang luas menyebabkan masih terdapat wilayah yang memerlukan peningkatan akses pelayanan kesehatan, sarana medis, maupun pemerataan tenaga kesehatan.
Belum lagi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun kembali terjadi. Kabut asap menjadi ancaman berulang yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, dan perekonomian. Ironisnya, persoalan ini terus berulang sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum.
Semua persoalan tersebut bukanlah isu baru. Masyarakat Kalimantan Barat telah menyuarakannya selama bertahun-tahun.
Dugaan Salah Menempatkan Prioritas
Tulisan ini tidak menyatakan adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan anggaran. Namun demikian, patut diduga terdapat persoalan dalam penetapan prioritas pembangunan apabila alasan efisiensi terus digunakan untuk menjelaskan keterbatasan anggaran bagi pelayanan dasar, sementara berbagai program lain tetap memperoleh dukungan pembiayaan yang besar.
Pertanyaan publik menjadi sederhana.
Mengapa ketika guru meminta peningkatan kesejahteraan, jawabannya efisiensi?
Mengapa ketika tenaga kesehatan membutuhkan fasilitas yang lebih baik, jawabannya efisiensi?
Mengapa ketika sekolah membutuhkan rehabilitasi, jawabannya efisiensi?
Mengapa ketika masyarakat meminta jalan dan jembatan diperbaiki, jawabannya efisiensi?
Namun ketika pemerintah meluncurkan berbagai program baru, anggaran tampak tetap tersedia.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara, bukan penolakan terhadap pembangunan.
Negara Jangan Hadir Setelah Viral
Yang lebih memprihatinkan adalah pola yang terus berulang.
Sekolah yang rusak baru mendapat perhatian setelah videonya viral.
Jalan yang berlubang baru diperbaiki setelah memakan korban.
Jembatan yang membahayakan masyarakat baru dibangun setelah ramai diberitakan media.
Karhutla baru menjadi perhatian serius ketika kabut asap telah menutup langit Kalimantan Barat dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Negara tidak boleh bekerja berdasarkan viralitas. Negara harus hadir sebelum rakyat menjadi korban.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Tata Kelola Anggaran, Bukan Sekadar Seremoni
Di tengah alasan efisiensi yang terus disampaikan kepada masyarakat, penegakan hukum juga harus memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Apabila masih ditemukan sekolah yang rusak bertahun-tahun, jalan dan jembatan yang cepat mengalami kerusakan setelah dibangun, fasilitas kesehatan yang minim, atau proyek pelayanan publik yang mangkrak, maka kondisi tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh. Jika terdapat indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah kerugian negara terjadi. Aparat penegak hukum bersama lembaga pengawas juga perlu memperkuat pengawasan terhadap proses perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek, hingga serah terima pekerjaan.
Apabila ditemukan dugaan praktik seperti pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu, mark-up anggaran, proyek fiktif, kolusi dalam proses lelang, atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu membuka informasi penggunaan APBN dan APBD secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana prioritas anggaran ditetapkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan. Transparansi bukan hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan.
Efisiensi tidak akan memiliki makna apabila kebocoran anggaran masih terjadi. Sebelum meminta rakyat memahami keterbatasan anggaran, negara terlebih dahulu harus memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang hilang karena tata kelola yang buruk, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik korupsi.
Saatnya Menata Ulang Prioritas
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali arah pembangunan agar kebutuhan dasar masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama.
Sekolah yang layak bukan kemewahan.
Jalan yang baik bukan hadiah.
Jembatan yang aman bukan bonus,
Pelayanan kesehatan yang memadai bukan fasilitas tambahan.
Semua itu adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi.
Masyarakat tidak menolak pembangunan, tidak menolak program pemerintah, dan tidak menolak inovasi kebijakan. Yang dipersoalkan adalah ketika alasan "efisiensi" terus digunakan untuk menjelaskan minimnya anggaran pada sektor-sektor yang paling dekat dengan kehidupan rakyat.
Penutup
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu membangun program besar, tetapi negara yang mampu memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena sekolahnya rusak, tidak ada warga yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, tidak ada masyarakat yang terisolasi akibat jalan dan jembatan yang rusak, serta tidak ada kabut asap yang terus menjadi bencana tahunan tanpa penyelesaian yang berkelanjutan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Jika alasan efisiensi terus diberikan kepada guru, tenaga kesehatan, sekolah, jalan, jembatan, dan pelayanan publik, sementara belanja untuk berbagai program lain tetap berjalan, maka pertanyaan publik tidak dapat dihindari: apakah ini benar-benar efisiensi, atau justru salah menempatkan prioritas?