Jakarta - 3 Juli 2026 Sekretaris Fungsi Masyarakat Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Masa Bakti 2025–2027, Rudy Raubun, menyampaikan keprihatinan dan kritik terhadap manajemen serta tata kelola operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul mencuatnya dugaan kasus korupsi yang terjadi di internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret anggota TNI dan Polri.
Menurut Rudy Raubun, dugaan tindak pidana korupsi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Program MBG. Program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar itu harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional.
"Kasus dugaan korupsi yang terjadi di internal BGN menunjukkan perlunya pembenahan serius terhadap manajemen dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah harus memastikan bahwa program yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat ini dikelola secara profesional dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran," ujar Rudy.
PP GMKI juga meminta agar pengelolaan Program MBG tidak melibatkan anggota TNI maupun Polri yang masih aktif dalam jabatan operasional maupun manajerial. Menurut Rudy, pengelolaan program berskala nasional seperti MBG seharusnya dikelola dan dengan peruntukan yang tepat sehingga terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan pengawasan yang ketat.
"Program MBG hadir untuk menjawab persoalan gizi nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh diwarnai oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi," kata Rudy Raubun.
PP GMKI menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pola penempatan sumber daya manusia di lingkungan BGN. Pengelolaan program sebesar MBG harus dipimpin oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang gizi, kesehatan masyarakat, manajemen organisasi, keuangan negara, logistik, serta pengawasan program.
"Kami meminta agar jabatan-jabatan operasional maupun manajerial dalam Program MBG tidak diisi oleh anggota TNI maupun Polri yang masih aktif. Pengelolaan program sipil harus mengedepankan profesionalisme dan kompetensi sesuai bidangnya. Prinsip the right man on the right place harus menjadi dasar dalam setiap penempatan pejabat," tegas Rudy.
Menurutnya, pelaksanaan program yang berorientasi pada pelayanan publik membutuhkan keahlian teknis yang spesifik. Karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada kalangan profesional, akademisi, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan manajer publik untuk memimpin serta mengawasi pelaksanaan Program MBG.
PP GMKI juga mengingatkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program sebesar ini berpotensi menjadi sasaran praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
"Kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Rudy.
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PP GMKI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis harus tetap menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi bangsa, bukan menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik korupsi.
"Kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis hanya dapat dijaga apabila pemerintah berani melakukan reformasi tata kelola, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi. Masa depan generasi Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh buruknya tata kelola pada program ini," tutup Rudy Raubun.